Komisi I DPRD Kalteng Soroti Pemangkasan Anggaran DAU dan DAK, Namun Mendukung Efisiensi Anggaran
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, memaklumi pemangkasan anggaran tersebut mengingat masa transisi pemerintahan.
Palangka Raya – Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah kurang lebih Rp125,153 miliar.
Pemotongan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/2025 yang mengatur penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, memaklumi pemangkasan anggaran tersebut mengingat masa transisi pemerintahan.
"Kita sangat memaklumi dalam masa transisi pemerintahan, terutama Presiden kita yang ingin membayar janji-janji beliau waktu kampanye. Banyak dana yang diperlukan itu belum tersedia langsung di kementerian untuk mewujudkan program beliau, terutama makan bergizi gratis," ujarnya, Senin (3/3).
Muhajirin menambahkan bahwa pemotongan anggaran ini sebenarnya lebih merupakan penundaan sejumlah proyek, bukan pembatalan.
“Tinggal satu-satunya jalan ada beberapa proyek yang terkena pemotongan. Pemotongan itu intinya penundaan saja, tetap program itu ada, karena program itu sudah lama dicanangkan. Program zaman Jokowi, Presiden Prabowo akan mengkaji melalui tim ahli beliau ini program strategis yang tidak bisa ditunda yang mana, dan yang program strategis yang bisa ditunda,” imbuhnya.
Senada dengan Muhajirin, Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Armada, juga menyatakan tidak mempermasalahkan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
"Efisiensi anggaran itu kita tidak mempermasalahkan, setiap pimpinan baik Presiden maupun gubernur, bupati, atau wali kota baru, ada kebijakan yang ingin menonjolkan program dia dan janji dia saat kampanye dan penyampaian visi misi, jadi kita anggap biasa-biasa saja," ujarnya.
Armada, yang merupakan legislator dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengimbau publik agar tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang bisa menyebabkan keresahan. Menurutnya, kebijakan semacam ini merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan.
“Mungkin bukan tahun ini saja, beberapa tahun yang lewat, pun juga sering ada kebijakan atau sejenis kebijakan yang sifatnya tidak terlalu merugikan kita dan tidak sampai pemerintah ini mandek gara-gara pemangkasan ini, tetap jalan,” tambahnya.
Dengan demikian, Komisi I DPRD Kalteng menegaskan akan terus menyesuaikan dengan kebijakan pendanaan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke provinsi, dan berharap bahwa meski ada pemangkasan, program-program strategis yang mendesak tetap dapat berjalan sesuai rencana.
