Penyegelan PT BAP di Barito Selatan Tuai Sorotan, DPRD Kalteng: Komunikasi Harus Lebih Matang

Palangka Raya – Aksi penyegelan sementara terhadap PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menarik perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk legislatif.

Rekaman aksi penyegelan yang sempat viral di media sosial seperti Instagram dan X menunjukkan sekelompok massa memblokade area pabrik dan menghentikan aktivitas operasional perusahaan. Menyikapi kejadian ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menyatakan pihaknya memahami keresahan masyarakat yang melatarbelakangi aksi tersebut.

“Kami tidak bisa protes, karena bisa jadi mereka sudah melalui kajian sebelum bertindak,” ujar Bambang saat ditemui usai Rapat Paripurna, Senin (5/5).

Meski demikian, Bambang menilai tindakan penyegelan semestinya dilakukan dengan koordinasi yang lebih baik dan tidak dilakukan secara sepihak.

“Harusnya komunikasi dibuka lebih luas. Jangan sampai ada aksi sepihak yang malah kontraproduktif,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, aksi penyegelan bisa jadi merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya komunikasi dengan perusahaan tidak membuahkan hasil. “Ini jadi sinyal bahwa komunikasi memang sudah sulit,” tambahnya.

Bambang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara mendorong investasi dan melindungi hak-hak masyarakat. “Kehadiran investor penting, tapi hak masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Keduanya harus saling menghormati,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar ke depan tidak ada aksi serupa yang bersifat anarkis. “Kalau tujuannya membela masyarakat, caranya pun harus elegan. Jangan sampai mencederai ketertiban,” pesannya.

Untuk itu, ia mendorong peran aktif kepolisian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas dan iklim investasi di daerah. “Pemerintah harus hadir sebagai penengah. Jangan sampai satu pihak merasa diabaikan,” ucap Bambang.

Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan semangat kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. “Kalau ada konflik, mari duduk bersama, cari jalan tengah. Itulah nilai Huma Betang yang kita junjung di Kalteng,” ujarnya.

Sebagai penutup, Bambang menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. “Kalau perusahaan salah, harus diselesaikan. Tapi kalau masyarakat yang keliru, kita edukasi. Semua harus patuh hukum,” pungkasnya.