Katma: Pemerintah Daerah Harus Fasilitasi Pelaksanaan Pesta Demokrasi
Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan estafet kepemimpinan berjalan baik di tingkat daerah maupun nasional.
Palangka Raya - Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan Pemilu secara serentak dan Pilkada di tahun 2024. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan roda pemerintahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala daerah masing-masing.
Kepala Badan Kesbangpol Kalteng Katma F. Dirun menyebutkan Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan estafet kepemimpinan berjalan baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Pemerintah Daerah juga harus memfasilitasi pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum serta melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (19/1).
Maka, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas dan keadilan pelaksanaan Pemilu nanti, Badan Kesbangpol dan Biro Pemerintahan yang tergabung dalam Desk Pemilu turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan pihak keamanan dari unsur TNI dan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan akan dapat memberikan evaluasi terhadap dinamika demokrasi di daerah.
Saat ini, terdapat sebuah aplikasi baru yaitu Sistem Informasi Suara Kalteng Berkah (SISUKAH) yang dihadirkan oleh Badan Kesbangpol Kalteng terkait pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Serentak dan juga Pilkada di tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pelaporan serta meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan Pemilu nanti.
“Aplikasi ini akan memudahkan pelaporan secara real time kepada Forkopimda baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” sebut Katma.
Sebagai warga negara yang baik, Katma mengajak masyarakat mendukung proses demokrasi dengan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapannya serta membantu pemerintah dalam memastikan pelaksanaan Pemilu secara adil dan berkualitas.
“Melalui pendidikan politik yang tepat dan penerapan teknologi yang inovatif, kita dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan demokratis di masa depan,” pungkasnya.
